Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan
Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.
Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.
Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.
Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.
Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
“Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.
Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
“Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.
Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.
“Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.
Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.
Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri
Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta.
Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.
“Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).
Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.
Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.
Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.
Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.
Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.
Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.
